Ramai-Ramai Bikin Gedung Baru…
Pemerintahan, Utama 13.53
KAYANYA lagi ngetren pembuatan gedung baru saat ini. Semua jadi pengen
yang baru, ramai-ramai mengusulkan ke pemerintah minta anggaran
untuk gedung baru. Padahal rakyat kita jangankan punya rumah baru,
mereka masih banyak yang numpang alias ngontrak dengan genteng yang
bocor, jendela dan pintu yang habis dimakan rayap.
Bahkan tidak sedikit ‘rakyat’ yang tidur di kolong jembatan, di
jalanan karena tidak punya gedung untuk berteduh. Apa tidak malu,
ketika para wakil rakyat yang selalu mengatasnamakan rakyat ‘keukeuh’
minta gedung baru (DPR RI).
Padahal gedung yang lama saja, waaah masih
kuat, kokoh, tidak dimakan rayap, malah masih cantik dan tidak kalah
saing dengan gedung yang lain, termasuk yang ada di luar negeri.
Latah memang sudah jadi tradisi orang Indonesia. Jika ada yang baru
dan lagi musim, semua pengen seperti itu. ini terjadi di Kabupaten
Kuningan, usulan pembuatan gedung baru menular juga bagi kalangan
birokrat di “Kota Kuda”.
Memang bukan gedung DPRD si, karena gedung DPRD Kuningan baru saja direhab pada awal 2011 dengan anggaran ratusan juta rupiah, tapi sudah banyak yang bocor.
Menularnya bukan kepada wakil rakyat di Kuningan, tapi ke eksekutif.
Beberapa dinas lagi demam kepada gedung yang baru, waah, lux dan
mentereng. Beberapa bulan lalu, tepatnya pada Januari, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan punya gedung baru dengan anggaran hampir
menyentuh setengah milyar.
Tapi baru empat bulan, atapnya banyak yang
bocor. Lalu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
(BKBPP) pun punya gedung baru karena dinilai gedung lama tidak
refresentatif dan terkesan numpang.
“Kabita mun ningali batur boga barang anyar”. Begitulah bagi dinas
yang lainnya, ada wacana jika Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan
Informasi, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) ingin punya
gedung baru juga.
Sementara Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda
selalu menyerukan jika semua harus bisa ngirit, sabar karena anggaran
Kuningan sangat minim, termasuk anggaran untuk masyarakat pra
sejahtera pun harus diirit-irit.
Apakah usulan gedung baru mereka akan dikabulkan, seperti layaknya
pengabulan terhadap gedung baru DPR RI yang menelan anggaran Rp 1,2
trilyun. Dan juga anggaran milyaran dan mungkin trilyunan lainnya
untuk gedung Departemen Kesehatan dan Departemen Keuangan.
Jika satu dikabulkan, maka yang lainnya pun pasti ‘keukeuh’ minta
di-acc anggarannya untuk gedung baru itu. Jika satu gedung butuh dana
minimal Rp 700 juta, maka untuk tiga gedung butuh anggaran minimal Rp
2, 1 milyar.
Mereka akan berdalih, jika anggaran itu bukan dari APBD
Kuningan karena Kuningan anggarannya tidak memungkinkan. Mereka harus
pintar melobi ke pusat untuk meraih APBN demi satu gedung baru.
Jika terkabulkan, sayangnya pengerjaan gedung sembrono. Pemborong si
keenakan saja diberi proyek, karena mereka akan mendapat keuntungan
yang berlipat.
Mereka tidak peduli dengan hasil kualitas yang jelek, yang pasti mendapat keuntungan 50 persen dari anggaran peruntukan. Terserah pembaca menilai, ini hanya sekedar menyodorkan wacana yang tengah bergulir di eksekutif dan legislatif saat ini.
Ini baru satu poin, belum poin-poin lainnya yang ternyata sangat menguras anggaran
negara hanya untuk kepentingan sepihak
untuk gedung baru. Padahal rakyat kita jangankan punya rumah baru,
mereka masih banyak yang numpang alias ngontrak dengan genteng yang
bocor, jendela dan pintu yang habis dimakan rayap.
Bahkan tidak sedikit ‘rakyat’ yang tidur di kolong jembatan, di
jalanan karena tidak punya gedung untuk berteduh. Apa tidak malu,
ketika para wakil rakyat yang selalu mengatasnamakan rakyat ‘keukeuh’
minta gedung baru (DPR RI).
Padahal gedung yang lama saja, waaah masih
kuat, kokoh, tidak dimakan rayap, malah masih cantik dan tidak kalah
saing dengan gedung yang lain, termasuk yang ada di luar negeri.
Latah memang sudah jadi tradisi orang Indonesia. Jika ada yang baru
dan lagi musim, semua pengen seperti itu. ini terjadi di Kabupaten
Kuningan, usulan pembuatan gedung baru menular juga bagi kalangan
birokrat di “Kota Kuda”.
Memang bukan gedung DPRD si, karena gedung DPRD Kuningan baru saja direhab pada awal 2011 dengan anggaran ratusan juta rupiah, tapi sudah banyak yang bocor.
Menularnya bukan kepada wakil rakyat di Kuningan, tapi ke eksekutif.
Beberapa dinas lagi demam kepada gedung yang baru, waah, lux dan
mentereng. Beberapa bulan lalu, tepatnya pada Januari, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan punya gedung baru dengan anggaran hampir
menyentuh setengah milyar.
Tapi baru empat bulan, atapnya banyak yang
bocor. Lalu Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
(BKBPP) pun punya gedung baru karena dinilai gedung lama tidak
refresentatif dan terkesan numpang.
“Kabita mun ningali batur boga barang anyar”. Begitulah bagi dinas
yang lainnya, ada wacana jika Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan
Informasi, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) ingin punya
gedung baru juga.
Sementara Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda
selalu menyerukan jika semua harus bisa ngirit, sabar karena anggaran
Kuningan sangat minim, termasuk anggaran untuk masyarakat pra
sejahtera pun harus diirit-irit.
Apakah usulan gedung baru mereka akan dikabulkan, seperti layaknya
pengabulan terhadap gedung baru DPR RI yang menelan anggaran Rp 1,2
trilyun. Dan juga anggaran milyaran dan mungkin trilyunan lainnya
untuk gedung Departemen Kesehatan dan Departemen Keuangan.
Jika satu dikabulkan, maka yang lainnya pun pasti ‘keukeuh’ minta
di-acc anggarannya untuk gedung baru itu. Jika satu gedung butuh dana
minimal Rp 700 juta, maka untuk tiga gedung butuh anggaran minimal Rp
2, 1 milyar.
Mereka akan berdalih, jika anggaran itu bukan dari APBD
Kuningan karena Kuningan anggarannya tidak memungkinkan. Mereka harus
pintar melobi ke pusat untuk meraih APBN demi satu gedung baru.
Jika terkabulkan, sayangnya pengerjaan gedung sembrono. Pemborong si
keenakan saja diberi proyek, karena mereka akan mendapat keuntungan
yang berlipat.
Mereka tidak peduli dengan hasil kualitas yang jelek, yang pasti mendapat keuntungan 50 persen dari anggaran peruntukan. Terserah pembaca menilai, ini hanya sekedar menyodorkan wacana yang tengah bergulir di eksekutif dan legislatif saat ini.
Ini baru satu poin, belum poin-poin lainnya yang ternyata sangat menguras anggaran
negara hanya untuk kepentingan sepihak
Sumber : Kuninganmedia.com
JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :
Dikirim oleh johan uhan
pada 13.53.
dan Dikategorikan pada
Pemerintahan,
Utama
.
Kamu dapat meninggalkan komentar atau pesan terkait berita / artikel diatas
