Kebiasaan peternak di Kabupaten Kuningan yang melepas ternak sapinya di kebun atau tanah kehutanan berbulan-bulan tanpa dikandangkan, tampaknya sudah berjalan puluhan tahun bahkan sudah menjadi budaya yang turun menurun. Setiap ternak, diganteli kalung berupa kolotok pada lehernya, sebagai tanda si pemilik sekaligus untuk memudahkan pencarian saat di hutan, karena apabila sapi bergerak (jalan) kolotok yang terbuat dari kayu akan bunyi.

Para pemilik ternak, hanya datang ke tempat dimana ternak sapinya dilepas untuk memastikan hewan piaraannya ada dan sehat. Jika sudah cukup umur dan layak jual, maka sapi miliknya itu baru dibawa ke perkampungan dan dijual ke pasar ternak. “Pola beternak seperti ini memang meringankan para peternak, tetapi sangat rentan terhadap serangan penyakit seperti parasit darah yang bisa mematikan,” tutur Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kab. Kuningan, Hj. Triastami, yang disampaikan Kepala Bidang Peternakan, Ir.Tatang Rustandi, Selasa (25/9).

Berdasarkan data yang diperoleh, serangan penyakit parasit darah yang ditakutkan para ternak sapi, terjadi pada Januari yang lalu dan sedikitnya terdapat 10 ekor sapi milik beberapa petani di Desa Sukasari Kec. Karangkancana mati mendadak. Atas kejadian yang mengejutkan peternak itu, pemilik sapi antara lain Taslim, Makidi, Warja dan kawan-kawan kaget dibuatnya karena baru kali pertama sapi peliharaannya mati secara tiba-tiba. 

Mereka kemudian bergegas melaporkan kejadian tersebut ke aparat desa setempat dan petugas Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan) Kuningan, datang ke lokasi tersebut untuk segera melakukan penanganan agar serangan penyakit tidak meluas dan menular ke hewan lainnya. Hal itu dikhawatirkan penyakit tersebut berjangkit ke sapi lainnya, karena di Desa Sukasari terdapat sekitar 800 ekor sapi potong tersebar di bukit-bukit.

Disebutkan Tatang, ia dan jajarannya selain secara periodik memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahayanya penyakit parasit darah bagi ternak sapi, juga secara bertahap melakukan program IB (Inseminasi Buatan) atau kawin suntik sehingga sapi betina harus dipelihara di kandang tidak lagi di lepas bebas di hutan.

Ternak sapi yang dipelihara di kandang, kata Tatang yang didampingi petugas kesehatan hewan drh.Rofiq, setidaknya akan mempermudah melakukan pemeriksaan sekaligus pengobatan jika terserang penyakit. “Sapi yang dipelihara bebeas di hutan, sangat sulit mencarinya apalagi menangkapnya sehingga diperlukan cukup waktu dan kesabaran. Ketika ada sapi yang terserang parasit darah, baru bisa diperika dan diobati pada malam hari karena sapi-sapai itu umumnya diam,” ujar, Rofiq.

Populasi ternak yang ada di Kabupaten Kuningan, setiap tahunnya menunjukkan peningkatan antara 10-15%. Jumlah populasi sapi saat ini tercatat 27.000 ekor, kerbau 7.000 ekor, domba 128.000 ekor, kambing 10.000 ekor dan sapi perah sekitar 6.000 ekor. “Jadi untuk persediaan hewan kurban tahun 1433 H ini, Kuningan dinilai cukup,” ujar Tatang.(A-164/A-147)***

Sumber : pikiran-rakyat.com 

 

Terminal tipe A Kertawangunan di Kab. Kuningan yang difungsikan sejak Maret 2009, kini sudah membuka layanan angkutan penumpang umum bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) trayek Kuningan-Yogyakarta pulang pergi (PP). Layanan bus trayek tersebut, mulai dibuka dan dijalankan melalui acara peresmian Trayek kuningan-Yogyakarta PP di terminal tipe A Kertawangunan, Kamis (27/9) pagi.

Rute pelayanan bus trayek Kuningan-Yogyakarta PP itu,melalui Ciawigebang - Cidahu - Ketanggungan - Bumiayu - Purwokerto -Buntu - Kebumen - Purworejo.

Trayek tersebut, menurut Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kuningan Jaka Chaerul, untuk sementara ini akan dilayani 4 unit bus dari Perusahaan Otobus (PO) Citra Adi Lancar.

Jaka Chaerul dalam acara peresmian trayek tersebut mengungkapkan, berdasarkan data yang diperoleh pihaknya, PO Citra Adi Lancar yang berdomisili di Yogyakarta mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk melayani trayek Kuningan-Yogyakarta PP sebanyak 4 unit bus. Namun, untuk tahap awal PO tersebut saat ini baru merealisasi sebanyak 3 unit, dengan jadwal jam pemberangkatan, dari Kuningan pukul 7.00 dan pukul 19.00 WIB.

"Pelayanan angkutan umum trayek Kuningan-Yogyakarta ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkab Kuningan dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa transportasi umum kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan ke wilayah timur. Terutama untuk transportasi angkutan penumpang umum ke kabupaten kota yang dilalui trayek bus ini," kata Jaka.(A-91/A-107)***

 

 

Sumber : pikiran-rakyat.com 

 

 

Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tahun 2012 ini mengalokasikan dana Rp 1,1 miliar, untuk penataan obyek wisata Waduk Darma di Desa Jagara, Kecamatan Darma.

Dana itu dialokasikan dari dana perawatan wahana wisata daerah senilai Rp 4,4 miliar untuk empat kawasan wisata, yakni Telaga Remis, Balongdalem, Paniis Singkup, dan Waduk Darma, yang semuamnyua ada di wilayah Kuningan.

Waduk Darma, adalah objek wisata yang sekaligus bendung penyuplai air untuk 22.000 hektare sawah di wilayah Kuningan dan Cirebon. Namun kondisinya kini kurang terawat, meski di sepanjang bulan ramadan tetap menarik warga untuk sekadar ngabuburit di bibir waduk.

Kondisi itu memprihatinkan, sebab Waduk Darma merupakan salah satu objek wisata andalan Kuningan. Kabupaten yang terletak di sebelah selatan Cirebon itu dalam tiga tahun terakhir membangun identitas sebagai kabupaten konservasi dan pariwisata di Jawa Barat. Lebih dari 40 persen wilayah kabupaten itu merupakan kawasan hijau dan hutan.

Waduk Darma terletak pada lintasan jalan raya Cirebon-Kuningan-Ciamis. Menempati areal seluas ± 425 ha, dikelilingi oleh bukit dan lembah serta pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk.

 

Sumber : suaramerdeka.com 

 

 

Bupati Kuningan H.Aang Hamid Suganda dan Walikota Cirebon Subardi, sepakati tarif baru air bersih yang disalurkan dari Paniis Kuningan guna memenuhi kebutuhan air bersih warga kota yang disalurkan melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Kota Cirebon, sekitar 1000 meter kubik/detik atau senilai Rp 3 milyar per tahun.

Naskah nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Pemerintah Kota Cirebon, secara sepakat ditandatangani oleh Bupati Kuningan H.Aang Hamid Suganda dan Walikota Cirebon Subardi, disaksikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon Hasanudin Manaf, jajaran Direksi PDAM Kota Cirebon serta sejumlah pejabat di Pemda Kabupaten Kuningan, bertempat di Grage Spa Sangkanurip Kuningan, Selasa (14/8).

Walikota Cirebon, Subardi, menjelaskan, penandatanganan naskah nota kesepahaman ini sudah beberapa kali semenjak ia menjabat sebagai Walikota Cirebon dan kerjasama tersebut, perlu terus dilakukan mengingat Kota Cirebon sangat membutuhkan air bersih yang dikelola PDAM yang airnya bersumber dari Paniis Kabupaten Kuningan.

Di sisi lain, PDAM Kota Cirebon ingin memberikan kontribusi kepada Pemda Kuningan, dengan “menyisihkan” dana dari pelanggan untuk pemeliharaan, penghijauan dan konservasi di area sumber mata air.

“Saya minta kepada Direksi PDAM Kota Cirebon, agar MoU tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan perlu segera disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan,” tutur Subardi.

Menurut Walikota Cirebon, Subardi, kerja sama dengan Pemda Kuningan itu diharapkan tidak terbatas hanya persoalan suplay air bersih, tetapi dapat pula dalam hal pariwisata karena walaupun Kuningan dengan Kota Cirebon tidak berbatasan langsung, namun bisa saling memberi manfaat apalagi Kota Cirebon termasuk dalam anggota Kuningan Summit, yakni kerja sama pembangunan delapan daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Hal sama disampaikan Bupati Kuningan H.Aang Hamid Suganda, pihaknya sangat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kota dan PDAM Kota Cirebon, karena adanya bantuan yang disisihkan dari pendapatan PDAM Kota Cirebon, akan sangat membantu Pemda Kuningan dalam menjaga kelestarian lingkungan termasuk program konservasi di wilayah Mandirancan, Pasawahan dan sekitarnya yang merupakan sumber mata air yang dialirkan guna memenuhi kebutuhan air bersih warga Kota Cirebon.

“Adanya kerjasama saling menguntungkan dan memberi manfaat kedua daerah ini, merupakan rohnya dari kerja sama antar daerah perbatasan yang dikemas dalam Kuningan Summit yang sekarang berganti nama menjadi Kunci Bersama,” kata Bupati Aang.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemda Kuningan, Andi Juhandi, menjelaskan, penandatanganan naskah nota kesepahaman atau MoU antara Pemda Kuningan dengan Pemerintah Kota Cirebon, merupakan perubahan sekaligus pembaharuan dari MoU tahun sebelumnya.

PDAM Kota Cirebon, selama ini memanfaatkan air bersih dari sumber mata air Paniis Kabupaten Kuningan, rata-rata 1000 meter kubik/detik dengan tarif Rp 80,-/m3. Dalam kesepakatan yang baru, jumlah pemakaian masih sekitar 1000 m3/detik namun tarifnya menjadi Rp 110,-/m3 atau sekitar Rp 3 milyar per tahun, PDAM Kuningan menyetorkan dananya ke kas daerah Pemda Kuningan. “Dana tersebut, akan dialokasikan untuk biaya pemeliharaan dan konservasi di daerah sumber mata air dan sekitarnya,” papar Andi. (A-164/A-26).*** 

 

 

Sumber : pikiran-rakyat.com 

 

 

Teka-teki bakal diundurkannya pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) V di Kabupaten Kuningan, kini terjawab sudah setelah turunnya surat dari Bupati Kuningan perihal pengunduran pelaksanaan Porkab, Senin (13/8), yang menyebutkan alasan pengunduran pelaksanan Porkab tersebut karena Kuningan menjadi tuan rumah pelaksanaan Porpemda tingkat Jawa Barat.

Surat yang ditandatangani Bupati Kuningan H.Aang Hamid Suganda ditujukan kepada Ketua Umum KONI Kabupaten Kuningan bernomor 426/3029/Kesra, tertanggal 13 Agustus 2012. Pada surat it disebutkan adanya surat dari Korps Pegawai Republik Indonesia Dewan Pengurus Provinsi Jawa Barat Nomor 849/639/DP. Korpri tanggal 30 Juli 2012, perihal penetapan Kabupaten Kuningan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porpemda (Pekan Olahraga Pemerintah Daerah) Jawa Barat tahun 2012 yang akan dilaksanakan sekitar Oktober-November 2012 di Kuningan.

Berdasarkan surat tersebut, maka penyelenggaraan Porkab Kuningan yang seharusnya dilaksanakan pada November 2012, diundurkan pelaksanaannya pada tahun 2013, mengingat pelaksanaannya tidak mungkin diselenggarakan dalam waktu bersamaan.

“Sehubungan yang punya hajat Porkab itu adalah pemerintah daerah, maka kami dari KONI Kuningan siap untuk melaksanakannya sesuai surat Bupati yakni pelaksanaan Porkab pada tahun 2013. Soal waktu apakah pada Mei atau Juni masih dalam pembahasan,” tutur Ketua Umum KONI Kabupaten Kuningan, Drs.H.Didi Sutardi, MM, didampingi Ketua Bidang Media, Humas dan Promosi Drs.H.Toto Santosa, di ruang KONI Kuningan, Senin (13/8).

Sebelumnya, sejumlah pengurus cabang olahraga maupun koordinator olahraga kecamatan, menyatakan, pelaksanaan Porkab masih diragukan bisa dilaksanakan pada 2012 akibat pembiayaan sangat minim dan belum jelas, sehingga dapat mengancam Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) V di Kabupaten Kuningan, mundur pelaksanaannya dari jadwal semula yakni September-Oktober 2012.

Beberapa koordinator olahraga tingkat kecamatan yang umumnya dijabat oleh camat, menyebutkan, mereka awalnya sangat optimis sejak diputuskan pada akhir tahun 2011 pelaksanaan Porkab V dijadwalkan bakal berlangsung pada 9 September 2012, bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas).

Namun, selanjutnya terkendala dana karena setiap kecamatan dilarang mengumpulkan dana dari donatur maupun dari masyarakat yang peduli olahraga, termasuk dana dari APBD pun tidak jelas kapan bisa dicairkan.

Menurut H.Didi Sutardi, dana untuk Porkab V tahun ini sebenarnya sudah ada pada APBD perubahan dan jauh lebih besar yakni hampir Rp 500 juta untuk 32 kecamatan, bila dibanding dengan dana pada Porkab tahun 2007 hanya sebesar Rp 106 juta, tapi dengan jumlah dana tersebut pada pelaksanaannya gebyar dan meriah. “Pada Porkab tahun 2007 memang pihak kecamatan banyak dibantu oleh dana masyarakat dan donatur, sehingga keikutsertaan para atlet pun bervariasi” kata H.Didi. (A-164/A-26)***

 

Sumber : pikiran-rakyat

 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan menggelar Seminar Kegiatan Penelitian Pengembangan Strategi Kabupaten Konservasi dan Kajian Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kuningan.

Seminar sehari dilaksanakan di RM Mayang, Kamis (24/5). Tiga orang tim peneliti potensi konservasi dari Universitas Kuningan dan Unswagati Cirebon dihadirkan sebagai pemateri di hadapan puluhan peserta.
 

Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengatakan, bahwa Kabupaten Kuningan sebagai kabupaten konservasi adalah merupakan kebijakan yang bertujuan mengintegrasikan prinsip, batasan, dan kerangka penggunaan dari sudut pandang konservasi kepada elemen pembangunan.
 

Elemen pembangunan itu sendiri terdiri dari produk hukum, rencana pembangunan, penataan ruang, perizinan, layanan sosial dan pembangunan watak serta karakter budaya konservasi kepada masyarakat.
 

Menurut Dian, kegiatan konservasi yang dimaksud tidak sekedar berada dalam konteks lingkungan semata, namun semua aspek pembangunan di daerah. Hal ini tentu membutuhkan strategi khusus untuk meletakkan dasar bagi pelaksanaan kabupaten konservasi.
 

Diharapkan melalui seminar penelitian ini, strategi pada bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya berbasis konservasi dapat diimplementasikan.
 

Sementara, tim peneliti dari Universitas Swadaya Gunung Djati, DR. Ida Rosidah mengatakan, berdasarkan penelitian yang ia lakukan, ternyata Kuningan memiliki potensi pariwisata berbasis lingkungan yang sangat luar biasa.
 

Hanya saja potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, Kuningan akan dapat meningkatkan PAD dari sector pariwisata jika potensi konservasi dimaksimalkan.

 

Sumber : bipnewsroom

 Peringatan hari kebangkitan nasional (Harkitnas) di Kabupaten Kuningan, dilakukan secara sederhana namun penuh hidmat, bertempat di Pendapa Paramartha Komplek Stadion Mashud Wisnusaputra Kuningan, Senin (21/5).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati Kuningan H. Momon Rochmana. Hadir pula dalam upacara tersebut Dandim Letkol Kav. Sugeng Waskito Aji, Kapolres AKBP. Wahyu Bintono Hari Bawono, S.Ik, Kepala Pengadilan Negeri Erwan Tony SH, MH, Ketua DPRD Acep Purnama SH, serta para Kepala SKPD.

Wakil Bupati mengatakan, perjuangan panjang yang ditempuh oleh bangsa Indonesia tersebut, akhirnya kita capai dengan memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan panjang tersebut harus tetap dipertahankan, dipelihara dan dijaga.

"Berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan masih saja terjadi. Beberapa tahun terakhir ini bangsa kita dilanda dengan berbagai cobaan berupa bencana alam sebagai akibat atau pengaruh lingkungan global yang menyebabkan kerusakan di berbagai sektor kehidupan kita bahkan menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang besar," papar wabup.

Selanjutnya dengan memperhatikan perkembangan dan kecenderungan fenomena bangsa tersebut, maka semangat dan jiwa Kebangkitan Nasional menjadi penting untuk terus tetap digelorakan dalam setiap individu warga negara Indonesia, agar tetap waspada dalam rangka menjaga keutuhan kita sebagai sebuah bangsa yang besar dalam bingkai NKRI.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-104 Tahun 2012 ini akan kita jadikan sebagai sebuah momentum untuk memasuki kebangkitan Nasional pada tahun-tahun berikutnya. “Momentum ini ditandai dengan berbagai kegiatan dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dari pusat sampai daerah untuk terus mengokohkan, menguatkan dan memelihara semangat kebangkitan Nasional. Alam berbukit jangan sekedar dipandang, mari kita bangkit dengan semangat juang,” kata Momon.(A-164/A-147)***

 

Sumber : pikiran-rakyat

Sejumlah konsumen gas/elpiji ukuran 3 kg di wilayah Kab.Kuningan, kini mengeluhkan mahalnya harga eceran hingga Rp 16.000,00 per tabung. Bukan itu saja, di beberapa toko terjadi kelangkaan bahkan nyaris hilang di pasaran, sehingga sangat memberatkan terutama bagi kalangan ekonomi kecil.

Keberatan melonjaknya harga elpiji 3 kg itu, terutama dikeluhkan sejumlah pedagang dan ibu rumah tangga yang sehari-harinya menggunakan gas ukuran 3 kg. Dari harga Rp 13.000,00/tabung, kini harganya bervariasi hingga Rp 16.000,00/tabung. Sedangkan harga elpiji yang 12 kg, umumnya tidak mengalami kenaikan dengan rata-rata harga Rp 78.000,00/tabung.

Mereka juga meminta kepada pemerintah untuk turun tangan dan segera mengatasi kelangkaan barang tersebut, karena akibat barang sedikit di pasaran sementara permintaan tetap banyak, maka harga menjadi naik. “Walaupun kenaikannya sebesar Rp 1000,-/tabung, tapi hal itu sangat terasa bagi kami apalagi sekarang untuk memperolehnya saja sulit,” kata Tugimin, seorang pedagang mie bakso Solo di Pasar Kepuh Kuningan, Senin (21/5).

Hal tersebut juga dikeluhkan Iman (43) asal Ciledug Cirebon yang mengaku sudah tiga tahun berjualan gorengan aneka makanan di Kuningan. Satu tabung elpiji isi 3 kg, cukup untuk tiga hari. “Tapi, sudah sepekan ini elpiji isi 3 kg sulit diperoleh sehingga saya terpaksa mencari ke sejumlah pengecer sampai dapat, karena kalau tidak ada praktis saya tidak bisa berjualan,” kata Iman, yang sering berjualan di Jl Ir.Juanda Kuningan itu.

Beberapa agen dan pengecer gas elpiji yang dihubungi “PRLM”, Senin (21/5), menyebutkan, kenaikkan harga gas elpiji tabung 3 kg yang terjadi dalam sepekan ini terpaksa dilakukan karena terjadi kenaikan juga dari distributornya. “Bahkan, gas elpiji ukuran 3 kg sudah empat hari tidak ada pengiriman, padahal permintaan terus meningkat. “Kami biasa jual seharga Rp 16.000,/ tabung,” kata Ety, warung elpiji di Jl. Ir. Juanda.

Begitu pula dialami agen Makmur di Jl.Siliwangi, yang mengeluhkan akibat di tokonya sudah habis persediaan gas/elpiji ukuran 3 kg karena hampir sepekan tidak ada kiriman, sehingga tidak bisa melayani konsumen akibat persediaan kosong. Ia juga mengaku tidak bisa memastikan kapan barang bakal dikirim, akibat tidak ada kejelasan.(A-164/A-147)***

Sumber : pikiran-rakyat.com

Diduga akibat tidak adanya tindakan tegas dari pihak berwenang, aksi vandalisme di Kabupaten Kuningan semakin marak dan tembok pagar Stadion Mashud Wisnusaputra Kabupaten Kuningan, kembali menjadi sasaran. Para pelaku mencorat-coret dengan menggunakan cat minyak hampir di sekeliling stadion, sehingga tampak kotor dan kumuh.

Berdasarkan keterangan saksi mata, Senin (14/5), para pelaku vandalisme itu sering beraksi pada tengah malam atau dini hari dan mereka selalu bergerombol empat orang atau lebih dengan menggunakan sepedamotor. “Tadi malam saya memergokinya, mereka berempat dua orang turun dan mencorat-coret sambil diterangi lampu sepedamotor rekannya. Tapi, saat ada yang mengetahui aksinya, mereka langsung kabur,” tutur Bambang, warga Lamepayung.

Bambang mengaku pihaknya merasa greget dengan ulah mereka yang umumnya pemuda tanggung seusia anak SMP atau SMA. Akibat perbuatannya, lingkungan menjadi kotor sehingga pihak berwenang perlu secara rutin melakukan patroli dan memberikan tindakan tegas kepada pelaku agar ada efek jera, karena mereka termasuk orang yang tidak bertanggung jawab yang bisanya hanya mengotori lingkungan.

“Siapa pun pelakunya harus ditindak tegas, dan hal itu sebagai terapi kejut dalam memerangi aksi vandalisme di Kuningan, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Mungkin saja karena tidak ada tindakan tegas, jadi para pelaku merasa tidak jera,” paparnya.

Pelaku vandalisme tersebut, diduga keras merupakan anggota geng motor yang masing-masing menorehkan dengan cat minyak untuk menunjukkan identitas kelompoknya. Mereka pandai menghindar dari incaran petugas, terutama Satpol PP yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat, sehingga diantara mereka belum ada yang tertangkap.

Hal tersebut diakui Komandan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kuningan, Deni Hamdani, M.Si. Dia mengaku merasa gerah dan kesal adanya sekelompok orang yang selalu melakukan aksi corat-coret tembok atau aksi vandalisme pada bangunan milik pemerintah atau tembok pagar yang ada di Kuningan sehingga tampak kotor.

“Pokoknya kalau mereka tertangkap, pasti bakal dihukum berat termasuk disuruh membersihkan seluruh coretan yang ada di tembok di setiap penjuru daerah dengan disaksikan orangtua mereka. Saya benar-benar kesal,” tutur Deni Hamdani, seusai melihat tembok Stadion Mashud yang tampak kotor penuh dengan gambar dan coretan.(A-164/A-147)***

 

Sumber : pikiran-rakyat

 

 

KUNINGAN, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan menggelar inspeksi mendadak (sidak) terhadap jaringan distribusi elpiji 3 kilogram, Rabu (9/5/12). Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya informasi belakangan ini masyarakat di beberapa titik permukiman mengalami kesulitan memperoleh gas bersubsidi tersebut.

Tim sidak dari Pemkab Kuningan itu melibatkan antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kuningan. Dalam kegiatannya itu mereka berkunjung dan meminta keterangan kepada pengelola Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), dan beberapa agen Elpiji.

"Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang kami peroleh, belakangan ini sering mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat di beberapa permukiman, sering kesulitan memperoleh gas 3 kg. Selain itu berdasarkan hasil pertemuan kami dengan para agen, kuota elpiji yang diterima para agen gas 3 kg di Kuningan, pada bulan April kemarin tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat," ujar Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Kab. Kuningan Trisman Supriatna, yang sedang memimpin sidak tersebut di SPBE di Desa Caracas, Kec. Cilimus, Kuningan, Rabu (9/5).

Di SPBE tersebut tim sidak sempat mendapat keterangan bahwa sejak bulan Maret 2012, pasokan dari semula 30 ton per bulan menjadi sekitar 27 ton per bulan. Namun, Kepala Operasi SPBE tersebut Seto Priago, yang menyebutkan itu, mengaku tidak mengetahui apakah penurunan itu, karena ada pengurangan dari Pertamina atau hanya sebatas volume Delivery Order (DO/pesanan) elpiji agen yang mampu terambil oleh agen.

"Mohon maaf, saya di sini bukan orang yang berwenang menerangkannya dan mengetahui persis masalahnya. Kalau ingin mendapat keterangan yang jelas, bisa ditanyakan saja langsung ke Pertamina," ujar Seto Priago kepada tim tersebut.

Sementara itu, pendistribusian gas elpiji bersubsidi 3 Kg untuk masyarakat pengguna di Kab. Kuningan, selama ini dilayani Pertamina melalui dua stasiun pengisian. Masing-masing melalui SPBE milik PT. Prama Bina Wisata di Kec. Cilimus tadi, dan satu lagi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) milik PT. Puspita Cipta, di Desa Manggari, Kec. Lebakwangi.

Direktur Utama PT. Puspita Cipta H. Rokhmat Adrian, di tempat terpisah kepada tim sidak tersebut menyatakan, bahwa pengiriman gas Elpiji bersubsidi dari Pertamina ke SPPBE-nya serta yang disalurkan terhadap agen, hingga saat ini masih tetap stabil. "Pengiriman dari Pertamina dan yang distribusikan dari SPPBE kami tidak ada penurunan. Tetap stabil, dan stok juga di SPPBE kami selalu tersedia," ujar Rokhmat Adrian. (A-91/A-88)***

Sumber : pikiran-rakyat

 

KUNINGAN, (PRLM).- Bupati Kuningan H.Aang Hamid Suganda, mengajak masyarakat untuk melestarikan olahraga tradisional yang saat ini hampir punah bahkan anak-anak di perdesaan sudah banyak yang tidak mengetahui apalagi melaksanakannya.

“Kami sangat menyambut baik atas program Pemerintah Provinsi Jabar yang melaksanakan kegiatannya di Kabupaten Kuningan, dengan harapan melalui kegiatan ini masyarakat dapat berpartisipasi selain sebagai ajang hiburan di akhir pekan, juga untuk sarana berolahraga, apalagi di sediakan hadiah sehingga menjadi motivasi bagi masyarakat,” tutur Bupati Aang, pada acara gebyar segar dan bugar masyarakat Jawa Barat yang dipusatkan di Open Space Galerry Wisata Linggarjati Kuningan, Minggu (13/5/12).

Ditegaskan Bupati Aang, Kuningan telah mempunyai program-program seperti car free day (CFD) yang sudah berjalan sejak dua tahun dengan membebaskan sepanjang Jl. Siliwangi dari bunderan Cijoho sampai Jl.Veteran sepanjang 2 km mulai pk 06.00 – 09.00 WIB bebas kendaraan, sehingga masyarakat tumplek untuk melakukan senam masal, bermain sepakbola di tengah jalan dan lainnya serta program Gurak (Minggu Bergerak ) dalam rangka mengolahragakan masyarakat.

Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Iskandar, mengatakan, acara gebyar segar dan bugar masyarakat Jawa Barat itu, merupakan kerjasama Pemerintah Provinsi Jabar dengan Disdikpora Kabupaten Kuningan yang bertujuan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat Jabar khususnya warga Kuningan untuk secara rutin melakukan kegiatan olahraga. Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga, karena dengan berolahraga kualitas hidup dan produktivitas hidup dapat meningkat.

Pada acara gebyar segar dan bugar masyarakat Jawa Barat tersebut, disuguhkan sejumlah permainan jaman dulu sepeerti main galah (dadaluan-Kng), bermain engrang, pencaksilat tradisional dan lainnya. Bahkan, Bupati Kuningan H. Aang Hamid Suganda yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga H. Maman Suparman, Kadinsosnaker H. Dadang Supardan serta Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, Tedi Suminar, melibatkan diri untuk bermain engrang maupun dadaluan. (A-164/A-108)***

Sumber : pikiran-rakyat

Proses pendidikan tidak hanya terbatas pada penguasaan ilmu pengetahuan bagi para siswa, tetapi harus dikembangkan pula kepemilikan karakter dan moralitas yang dapat dibanggakan oleh orang tua, pemerintah dan Negara. Pembentukan karakter yang dilakukan sedini mungkin akan lebih efektif dan berhasil, sehingga hal tersebut perlu dirancang pula dengan baik serta lebih mendasar agar mampu menghasilkan konsep-konsep pendidikan yang dapat dengan mudah diterima oleh anak. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM saat meresmikan TK Asih Desa Sukarapih Kecamatan Cibeureum, turut menghadiri Ketua TP. PKK Kabupaten Kuningan, Hj. Utje Ch Suganda yang juga selaku Bunda PAUD Kabupaten Kuningan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Drs. H. Maman Suparman, MM, Camat Kecamatan Cibeureum, Suparman serta undangan lainnya, Rabu (25/1).

Menurutnya, kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak ditujukan pada pembentukan karakter siswa agar memiliki dasar-dasar moralitas yang baik sehingga akan menjadi pondasi yang kuat untuk mengikuti pembelajaran pada jenjang berikutnya. “ Hal ini penting untuk dipahami seluruh masyarakat serta seluruh stake holder khususnya di Kecamatan Cibeureum umumnya di Kabupaten Kuningan,” ujarnya.

Wabup Momon berharap dengan diresmikannya bangunan Taman Kanak-Kanak ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta tidak lupa untuk merawat dan memeliharanya, karena tidak sedikit bangunan sekolah menjadi rusak diakibatkan kurang pemeliharaan.
Lebih lanjut, Ia meminta untuk melakukan penataan lingkungan sekolah yang nyaman dan indah sehingga para siswa dan guru betah tinggal di sekolah yang pada gilirannya akan mendorong keberhasilan proses pembelajaran.

Sementara itu Ketua Panitia Pembangunan TK Asih, Ratnaidah, S.Pd, menyebutkan jumlah siswa yang telah terdaftar sebanyak 68 orang yang terdiri dari PAUD formal sebanyak 46 orang serta nonformal 22 orang, “ Sebelumnya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di Gedung Balai Desa Sukarapih kemudian satu tahun terakhir KBM menumpang di rumah warga karena Balai Desa Sukarapih sedang dilakukan renovasi,” paparnya.

Kemudian lanjut Ia, dengan pengajuan proposal pembangunan TK Pedesaan kepada Direktorat Jendral PAUDNI Kemendiknas RI melalui Disdikpora akhirnya mendapatkan bantuan sebesar Rp. 160.000.000 serta bantuan tanah wakaf H. Iding Suwardiman , S.E.,M.Kes seluas 380 m2 dan wakaf dari Bu Ratnaidah seluas 240 m2 sehingga jumlah tanah 620 m2 atau 44 bata. ( Sumber : Bagian Humas Setda Kabupaten Kuningan ).

Kuningan News – Setelah menunggu lama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan akhirnya memproses penggantian antar waktu (PAW) almarhum Syaiful Bachri SH, anggota DPRD Kuningan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Demikian diungkapkan Ketua KPU Kuningan, Endun Abdul Haq MPd, sesaat setelah Rapat Pleno di kantornya, Jumat (27/1), yang dihadiri seluruh anggota KPU Kuningan dan jajarannya.

Endun mengatakan, pada Selasa (24/1) lalu, KPU Kuningan telah menerima surat pengajuan nama calon pengganti almarhum Syaiful Bahri SH, yang dilauangkan oleh pimpinan DPRD Kuningan. Setelah itu, pihaknya beserta seluruh jajaran di KPU Kuningan langsung melakukan proses verifikasi terhadap seluruh data dan persyaratan administrasi calon pengganti.

“Data-data yang kami verifikasi adalah berita acara perolehan suara (model DB-1) hasil pemilu 2009 yang lalu, data peringkat perolehan suara dan calon terpilih (model EB-1) dan urutan nomor pengganti pada Daftar Calon Tetap (DCT), termasuk data persyaratan calon yang akan menggantikannya. Kami melakukan proses verifikasi ini dengan cepat, tepat dan seksama sehingga diharapkan tidak terjadi sesuatu secara hukum dikemudian hari,” ujarnya.

Disebutkan Endun, verifikasi didasarkan pada UU nomor 27/2008 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU no 2/2011, tentang partai politik dan peraturan KPU no 03/2011 tentang mekanisme PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Karena itu, dipastikan posisi PAW almarhum Syaiful Bachri akan digantikan oleh KH Afandi SPdI. “Kepastian ini diambil berdasarkan perolehan suara KH Afandi di Dapil III yang menduduki posisi kedua terbanyak setelah almarhum Syaiful Bachri SH,” terang Endun.

Lebih lanjut Endun menjelaskan, karena waktu verifikasi seluruh proses PAW di KPU tersebut dibatasi hanya 7 hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPRD, maka KPU Kuningan sudah mempersiapkan 4 bundel lengkap seluruh persyaratan yang akan diserahkan kembali kepada pimpinan DPRD Kuningan, dengan dilengkapi surat dan berita acara verifikasi yang ditandatangani seluruh komisioner KPU Kuningan. “Rencananya hari senin lusa (30/1) kami akan menyerahkan langsung kepada pimpinan DPRD Kuningan, untuk selanjutnya pimpinan DPRD Kuningan dapat meneruskan proses pengesahannya kepada Gubernur Jawa Barat melalui Pemkab Kuningan. Proses pengesahan di gubernur dibatasi waktu maksimal 14 hari,” pungkas Endun.

 

Sumber / Link : Kuningannews

Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda S.Sos serius akan mencalonkan Gubernur dalam Pilgub Jabar 2013 dari partai PDI Perjuangan. Pada tanggal 29 Desember 2012 mendatang, rencananya Aang akan menyerahkan berkas formulir pendaftaran pilgub Jabar.

“Sebagai orang tua, saya tidak gerasa-gerusu dalam mengambil sikap kapan untuk berlari dan kapan untuk diam,”kata Bupati Kuningan H Aang Hamid Suganda S.Sos saat ditemui Kuningan News usai menghadiri kegiatan GMNI di OW Waduk Darma Senin (29/12).

Walaupun di internal partai PDIP banyak kader yang mendaftar, kata Aang, dirinya tidak mau tergesa-gesa, karena semua itu harus melalui proses penjaringan. Semua orang yang mendaftar dalam Pilgub Jabar harus memaparkan visi misi, tes kesehatan. Selain itu, persaingan antar partai sendiri belum ada.

“Dengan basic seorang pengusaha, semua orang di Jabar tahu akan reputasi saya. Itu terlihat dari memimpin didaerahnya dalam membangun pelayanan terhadap masyarakat. Untuk sosialisasi, saya belum melaksanakannya, karena sosialisasi dilaksanakan setelah kita mendaftar,”ujarnya. Lebih jauh kata Aang mengatakan, dirinya tetap Konsisten untuk maju sebagai calon gubernur. “Saya tidak mau setengah-setengah dalam melangkah. Untuk formulir pendaftaran calon di internal PDIP, sudah saya ambil dan akan diserahkan pada tanggal 29 Desember mendatang,”ujarnya.

 

Sumber : Kuningannews.com

Sedikitnya 100 orang guru di kabupaten Kuningan dibekali wawasan empat pilar kebangsaan serta pendidikan karakter oleh mantan ketua umum pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Prof. Dr. Muhammad Surya di gedung PGRI Kuningan, Senin (26/12). Pembekalan ini merupakan salah satu rangkaian acara dalam memeriahkan Hut PGRI ke-66 dan hari guru Nasional ke-16.

Muhammad Surya yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) kepada Kuningan News mengatakan, selain pembekalan atau sosialisasi, acara kali ini juga dimaksudkan untuk menyerap aspirasi guru-guru di Kuningan dalam konteks pendidikan. Selain dalam dunia pendidikan, dirinya mengaku telah menyerap aspirasi dalam sektor lain, seperti ekonomi dan pembangunan.

“Aspirasi yang berhasil saya serap dalam konteks pendidikan di Kuningan antara lain seputar peningkatan mutu guru, sarana pra sarana, sertifikasi guru, dan lain sebagainya. Nanti aspirasi ini akan saya tindak lanjuti di tingkat Nasional,”katanya.

Sementara, ketua panitia pelaksana, Opik Opini, M.Pd mengatakan, acara kali ini merupakan salah satu inisiatif Muhammad Surya untuk memberikan pemahaman seputar aktualisasi empat pilar kebangsaan serta pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. “Alhamdulillah, karena Pak Surya merupakan warga asli Kuningan yang memiliki kepedulian tinggi bagi pendidikan di Kuningan, beliau bersedia menjadi pembicara pada kesempatan ini,”jelasnya.

Rencananya lanjut Opik, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan menyelenggarakan audiensi dengan DPD RI guna membahas isu-isu pendidikan baik di tingkat lokal maupun Nasional. “Insya Allah Pak Surya nanti akan mengajak kita berkunjung ke DPD RI untuk menyampaikan aspirasi dengan lebih komprehensif,”imbuhnya. Lebih dalam Opik menyebutkan, banyak kegiatan lain yang telah dilaksanakan dalam memeriahkan Hut PGRI dan hari guru Nasional ini. Antara lain kegiatan sosial, olahraga, hingga peningkatan kualitas guru di Kuningan. “Kami berharap dengan banyaknya kegiatan dalam memeriahkan hut PGRI dan hari Guru Nasional ini, pendidikan di kabupaten Kuningan dapat meningkat pesat,”pungkasnya.

 

Sumber : Kuningannews.com

Penunjukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) untuk mengelola objek wisata Waduk Darma mulai tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati No 539/KPTS.448-PDAU/2011 tertanggal 19 Desember 2011, mendapat penolakan dari sejumlah warga Darma. Mereka menilai, objek wisata Waduk Darma merupakan asset milik pemrov Jabar.

Menurut tokoh masyarakat Darma, Rusamsi saat ditemui Kuningan News, Senin (26/12) mengatakan, objek wisata waduk darma merupakan satu hamparan dan memiliki satu sertifikat yang merupakan asset milik pemrov Jabar. Selama ini, obyek wisata Waduk Darma memiliki MoU dengan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kuningan yang dibuat pada tahun 2008.

“Waduk Darma adalah asset yang dikuasai oleh Pemrov Jabar berdasarkan sertifikat hak pakai. Bila asset tersebut akan dimanfaatkan kegiatan komersial oleh BUMD/swasta maka kerjasama pemanfaatannya harus dengan pemilik asset yaitu gubernur,”kata Rusamsi yang ikut menandatangani setifikat kepemilikan Waduk Darma.

Oleh karena itu kata Rusamsi, pemkab yang dalam hal ini Bupati, tidak punya kewenangan utuk menetapkan pemanfaatan asset untuk komersialisasi kepada pihak manapun. “Kalau dipaksakan, menyalahi PP no 6 tahun 2006 jo Permendagri 17 tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah,”jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kuningan, Yudi M Rodi menyatakan kepemilikan Waduk Darma sejak pemberlakuan undang-undang otonomi daerah adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sehingga SK Bupati tersebut tidak bisa dilaksanakan dan perlu peninjauan ulang. “Namun, hal tersebut dibantah Bupati Aang. Belaiu mengatakan bahwa kawasan objek wisata Waduk Darma adalah milik Pemerintah Kabupaten Kuningan. Adapun beberapa asset milik Pemerintah Provinsi Jabar adalah bangunan-bangunan yang berada di sebelah barat waduk. Oleh karena itu, Aang bersikukuh, Waduk Darma harus sudah mulai bisa dikelola oleh PDAU mulai tahun 2012 mendatang,”paparnya.

 

Sumber : Kuningannews.com

Sebagai organisasi non politik, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) khususnya di Kabupaten Kuningan, tidak pernah diarahkan untuk terjun langsung ke dunia politik. Khususnya di Kuningan, PGRI tidak akan diarahkan untuk memberikan dukungan kepada Bupati Kuningan yang diusung untuk menjadi Calon Gubernur (Cagub) Jawa Barat.

Demikian hal itu ditegaskan mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI yang kini menjabat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Prof DR H Muhammad Surya MA, usai memberikan materi 4 pilar kebangsaan kepada ratusan guru, di aula gedung PGRI Kuningan, Senin (26/12).

“PGRI tidak akan diarahkan untuk mendukung Aang jadi Cagub Jabar. PGRI ini merupakan organisasi yang tidak mempunyai sistem komando, dan PGRI itu bukan partai politik,”ungkap Surya yang juga tokoh masyarakat Kuningan asal Desa Citangtu Kuningan itu menegaskan.

Dikatakan Surya, PGRI merupakan wadah bagi orang-orang cerdas dan berpendidikan. “PGRI itu tempatnya orang-orang cerdas yang berpendidikan minimal S1. Selama ini, PGRI tidak pernah diarahkan kepada politik, baik itu Pilpres, Pilkada hingga ajang politik lainnya. Kita kembalikan kepada pilihan kita masing-masing,”ujarnya.

Kendati begitu, sebagai teman dekat yang sangat mengetahui sepak terjang Bupati Kuningan H Aang Hamid Suganda, Surya mengaku sangat senang dan menyambut baik terhadap rencana pencalonan temannya itu untuk menjadi Gubernur Jawa Barat. “Sebagai teman, saya sangat senang sekali kalau orang Kuningan bisa mencalonkan diri sebagai Cagub Jabar. Terlebih ini teman saya yang telah menjabat Bupati Kuningan selama dua periode,”terangnya.

Menurut Surya, meskipun pencalonan Aang harus melalui mekanisme tersendiri, sebagai pituin orang Kuningan, dirinya sangat mendukung Aang untuk maju menuju kursi Jabar 1. “Yang pasti, saya sangat mendukung Aang, karena saya lihat selama dua periode ini, dia sudah bisa menunjukan prestasi yang begitu tumbuh. Yaitu pembangunan yang ‘kadeuleu, kareungeu, karasa jeung karampa ataua kelihatan, kedengaran, terasa dan teraba,”katanya.

Jika nantinya Aang benar-benar menjadi Gubernur Jabar, Surya berharap agar rekannya sesama orang Kuningan itu dapat membangun Jawa Barat seperti kemampuan Aang dalam membangun Kuningan. “Beliau ini sudah berpengalaman, apalagi selama dalam kepemimpinannya, Kuningan sangat kondusif. Sebagai teman dekatnya, saya sangat tahu siapa itu Aang. Saya kira, untuk maju menuju Cagub Jabar dan lainnya, yang dikedepankan itu tidak hanya popularitas, akan tetapi kita harus melihat faktor dari sisi-sisi lainnya,”ujarnya. Ditanya bagaimana jika Aang tidak masuk nominasi dan tidak lolos menjadi Cagub Jabar, Surya mengaku belum bisa memberikan komentar karena informasi pencalonan Aang tersebut baru ia terima melalui ‘harewos bojong’ (bisik-bisik, red). “Yang pasti, siapa pun kita, sebagai ummat Muslim harus optimis. Termasuk Pak Aang juga harus optimis,”pungkasnya.

 

Sumber : Kuningannews.com

Kesepakatan Kuningan Summit kembali di pertegas. Di Surya Pesona Hotel, Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jum’at (16/12), 8 kabupaten/kota perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah kembali bertemu. Diantaranya, Kabupaten Kuningan, Cirebon, Ciamis, Cilacap, Brebes, Banjar, Majalengka), disingkat Kunci Bersama.

Beberapa agenda penting dibahas. Terutama mengenai penegasan kebutuhan program dan kegiatan di masing-masing daerah perbatasan. Sebagai penajaman, pembahasan dibagi dalam 3 desk. Desk kelembagaan BKAD (badan kerjasama antar daerah) Kunci Bersama, desk rencana aksi bidang ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup, serta desk rencana aksi sosial dan pemerintahan.

Bupati Kuningan H Aang Hamid Suganda, menyatakan, pertimbangan utama diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama. Juga agar banyak potensi yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.Sehingga ego daerah dihilangkan.

“Kita semua berharap, kerjasama ini dapat membawa manfaat bagi tiap daerah. kita berharap pihak-pihak yang bekerjasama dapat membentuk kekuatan yang lebih besar, sehingga hambatan psikologis dan lingkungan yang ada dapat di-eliminir,” tandasnya.

Saat ini, terang Aang, akan dibahas dan dikongkritkan mengenai kelembagaan. Yakni pembahasan struktur organisasi badan kerjasama antar daerah. Sesuai arahan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Kunci Bersama pun telah melakukan studi banding ke Jogjakarta dalam wadah wadah kerjasama “kartamantul”, atau Jogjakarta, Sleman dan Bantul. “Dari hasil studi banding itu kita telah menimba pengalaman baik dalam aspek kelembagaan, manajerial dan pengelolaan pembiayaan,” katanya. 

 

Sumber : Kuningannews.com

Permasalahan bangunan yang dinilai melanggar perda kian timbul dan tenggelam. Belum ada inisiatif dan langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang cukup krusial ini. Bangunan seperti pasar Darma dan bangunan ruko setengah jadi di kawasan taman kota Kuningan merupakan contoh bangunan melanggar yang seakan didiamkan. Padahal, bangunan ini dirasa telah jelas-jelas melanggar aturan yang termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang sempadan jalan. Demikian disampaikan aktifis mahasiswa Kuningan, Iyan Anwar Fauzi kepada Kuningan News, Kamis (15/12).

“Permasalahan itu menandakan bahwa, kita selaku bagian dari masyarakat Kuningan belum mampu mentaati hukum dengan baik. Kita sepantasnya tidak melulu menyalahkan pemerintah daerah atau SOPD terkait dalam penyelesaian masalah ini. Melainkan, kita harus memiliki kesadaran untuk sama-sama mentaati aturan, termasuk dalam pendirian bangunan,”tuturnya.

Pemerintah kata Iyan, sebenarnya memiliki otoritas paling strategis guna menuntaskan persoalan bangunan melanggar aturan. Namun sayang, mungkin terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan tertentu yang membuat pemkab melalui SOPD terkait belum menuntaskan persoalan ini. Padahal hal ini bisa dijadikan sebuah indikasi betapa pemkab belum tegas menegakan aturan yang dibuatnya sendiri. “Menurut saya, kita tidak perlu lagi menyalahkan pemkab dalam penuntasan pelanggaran aturan. Lihat saja, bangunan di kawasan taman kota Kuningan yang dianggap melanggar aturan pun nyatanya dibiarkan saja. Jadi mari kita sama-sama introspeksi diri untuk lebih taat aturan main. Baik itu dalam urusan bangunan, lalu lintas, dan lain sebagainya,”ajaknya.

 

Sumber : Kuningannews.com