Pasar Cilimus Menuai Polemik
Cilimus, Pemerintahan, Utama 14.23
Sejak dibangunnya pasar Cilimus hingga diserahkannya ke Pemkab Kuningan dari pihak Investor menuai polemik. berkepanjangan Pembangunan Pasar Cilimus, disinyalir tidak sesuai dengan masterplan. Bahkan tidak sesuai dengan addendum. Demikian disampaikan mantan Sekdes Cilimus, Nurhasan didampingi mantan anggota BPD Cilimus, Maman Gosip, kepada Kuningan News, Senin (11/9).
Sementara kata Nurhasan, terkait dengan SK pengelolaan pasar Cilimus yang telah diserahkan oleh Pemkab Kuningan kepada Pemdes Cilimus melalui SK Bupati Kuningan Nomor 511.2/KPTS.148-HUK/2010 tanggal 22 April 2010, tentang penetapan pengelolaan pasar Cilimus oleh Desa Cilimus ,tidak sepenuhnya dikelola dengan baik. Karena masih adanya puluhan PKL warga Cilimus yang tidak difasilitasi untuk berjualan dipasar Cilimus.
"Fungsi BPD Cilimus pun mandul, tidak berdaya untuk berpihak kepada PKL. Seharusnya pemerintah Desa Cilimus bisa menjaga otoritas aset Pemkab Kuningan, dan menampung aspirasi masyarakat,"ujarnya.
Menurut Hasan, pasar Cilimus merupakan aset luar biasa bagi Desa Cilimus. Jika dikelola dengan baik dengan cara mengakomodir seluruh pedagang pasar tanpa pandang bulu dan bukan berdasarkan kroni atau sistem keluarga, kesejahtraan masyarakat Cilimus dapat terwujud.
“Salah satu bukti ketidak seriusan Pemdes Cilimus dalam menangani masalah PKL, yakni dengan belum direalisasikannya MoU antara PKL dan Pemdes Cilimus. Padahal, dimediasi oleh Komnas HAM dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Cilimus, Ketua BPD Cilimus bahkan disaksikan oleh Camat Cilimus dan Sekda Pemkab Kuningan. Kami berharap, Pemerintah Desa Cilimus jangan menganggap remeh permasalahan di desa yang kami cintai ini,"terangnya.
Selain itu kata Hasan, keberhasilan pemerintah desa akan ditentukan oleh segenap aparatur desa dan BPD, jika kedua lembaga ini lemah maka dipastikan akan timbul polemik yang berkepanjangan dan bahkan bisa mengakibatkan kehancuran yang dampaknya akan dirasakan masyarakat.
Sebagai putra daerah lanjut Hasan, dirinya berhak bicara dan mengkritisi terkait polemik yang timbul dimasyarakat tanpa tendensius apapun. Dalam hal ini, masyarakat berhak untuk meminta pertanggung jawaban dari kedua lembaga yang mengayomi masyarakat desanya. “Pemerintahan Desa Cilimus berkewajiban memperbaiki kinerjanya sesuai dengan harapan masyarakat. Kita akan menunggu upaya terbaik yang akan dilakukan oleh pemdes Cilimus terkait permasalahan pasar,"pungkasnya.
Sementara kata Nurhasan, terkait dengan SK pengelolaan pasar Cilimus yang telah diserahkan oleh Pemkab Kuningan kepada Pemdes Cilimus melalui SK Bupati Kuningan Nomor 511.2/KPTS.148-HUK/2010 tanggal 22 April 2010, tentang penetapan pengelolaan pasar Cilimus oleh Desa Cilimus ,tidak sepenuhnya dikelola dengan baik. Karena masih adanya puluhan PKL warga Cilimus yang tidak difasilitasi untuk berjualan dipasar Cilimus.
"Fungsi BPD Cilimus pun mandul, tidak berdaya untuk berpihak kepada PKL. Seharusnya pemerintah Desa Cilimus bisa menjaga otoritas aset Pemkab Kuningan, dan menampung aspirasi masyarakat,"ujarnya.
Menurut Hasan, pasar Cilimus merupakan aset luar biasa bagi Desa Cilimus. Jika dikelola dengan baik dengan cara mengakomodir seluruh pedagang pasar tanpa pandang bulu dan bukan berdasarkan kroni atau sistem keluarga, kesejahtraan masyarakat Cilimus dapat terwujud.
“Salah satu bukti ketidak seriusan Pemdes Cilimus dalam menangani masalah PKL, yakni dengan belum direalisasikannya MoU antara PKL dan Pemdes Cilimus. Padahal, dimediasi oleh Komnas HAM dan telah ditandatangani oleh Kepala Desa Cilimus, Ketua BPD Cilimus bahkan disaksikan oleh Camat Cilimus dan Sekda Pemkab Kuningan. Kami berharap, Pemerintah Desa Cilimus jangan menganggap remeh permasalahan di desa yang kami cintai ini,"terangnya.
Selain itu kata Hasan, keberhasilan pemerintah desa akan ditentukan oleh segenap aparatur desa dan BPD, jika kedua lembaga ini lemah maka dipastikan akan timbul polemik yang berkepanjangan dan bahkan bisa mengakibatkan kehancuran yang dampaknya akan dirasakan masyarakat.
Sebagai putra daerah lanjut Hasan, dirinya berhak bicara dan mengkritisi terkait polemik yang timbul dimasyarakat tanpa tendensius apapun. Dalam hal ini, masyarakat berhak untuk meminta pertanggung jawaban dari kedua lembaga yang mengayomi masyarakat desanya. “Pemerintahan Desa Cilimus berkewajiban memperbaiki kinerjanya sesuai dengan harapan masyarakat. Kita akan menunggu upaya terbaik yang akan dilakukan oleh pemdes Cilimus terkait permasalahan pasar,"pungkasnya.
Sumber : kuningannews.com
JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :
Dikirim oleh Bang Apooh
pada 14.23.
dan Dikategorikan pada
Cilimus,
Pemerintahan,
Utama
.
Kamu dapat meninggalkan komentar atau pesan terkait berita / artikel diatas
